memutus siklus peredaran barang-barang palsu

Ini artikel dari The Jakarta Globe. Penulis Brett McGuire. Penerjemah Zata Ligouw. Photo dari di sini.

Bulan lalu, Nielson Vietnam mengeluarkan hasil survei selama satu tahun mengenai kebiasaan orang-orang Vietnam terhadap barang-barang palsu. Survei yang bekerjasama dengan Komisi Perdagangan Italia ini mengungkapkan bahwa setengah dari penjualan eceran di dua kota utama di Vietnam, Hanoi dan Ho Chi Min City,  adalah barang-barang palsu.

Yang mengkhawatirkan, angka ini juga merefleksikan penemuan berdasarkan survei yang dilakukan oleh LPEM (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat). Survei tersebut menunjukan bahwa keaslian jarang sekali merupakan sebuah faktor penting bagi konsumen. Hanya 14 persen konsumen yang mempertimbangkan keaslian saat membeli barang.

Mengapa kita membeli barang-barang palsu? Jawaban terhadap pertanyaan ini mungkin lebih kompleks dari yang mungkin Anda bayangkan.

Ketersediaan produk asli seringkali penjadi pemicunya, terbukti dengan berkembangnya pembajakan DVD di pasar Indonesia.  Mayoritas film-film bajakan yang ditawarkan untuk dijual di pusat-pusat perbelanjaan kita tidak tersedia secara resmi di Indonesia. Hasilnya? Lebih dari 95% film yang dijual adalah DVD bajakan.

Harga seringkali merupakan faktor penting. DVD dari film-film yang tersedia secara resmi harganya bisa sampai sepuluh kali lipat dari harga bajakannya.  

Tapi harga tidak selalu punya pengaruh seperti yang Anda bayangkan. Keinginan para konsumen membeli barang-barang palsu bervariasi, tergantung barangnya. Saat membeli barang-barang elektronik, konsumen lebih memilih membeli yang palsu. Hanya 16 persen konsumen yang lebih memilih membeli yang asli. Survei-survei tersebut mengindikasikan bahwa fungsi adalah prioritas utama saat membeli barang elektronik.

Harga justru berpengaruh lebih besar terhadap penjual barang palsu daripada pembelinya. Para penjual mengatakan bahwa keuntungan yang lebih besar adalah alasan utama mengapa mereka memilih menjual barang palsu.

Ada yang berpendapat bahwa besarnya populasi berpendapatan rendah berperan besar dalam hal ini. Namun survei yang dilakukan oleh LPEM bertentangan dengan teori tersebut. Pendapatan kadang memainkan peranan, tapi tidak sebesar yang Anda pikir. Konsumen kelas menengah hanya sedikit lebih cenderung membeli yang asli daripada yang berpendapatan kurang dari satu juta Rupiah per bulan (15 persen).

Pendapatan memainkan peranan yang lebih besar terhadap pakaian. Preferensi untuk memilih produk asli bertambah sesuai dengan pendapatan. Konsumen kelas menengah tiga kali lebih cenderung membeli pakaian bermerek daripada orang-orang dengan penghasilan di bawah 1 juta Rupiah per bulan. Tapi tetap saja, kurang dari setengah konsumen dengan penghasilan tinggi yang memilih membeli barang asli.

Konsumen akan enggan membeli produk palsu jika produk itu berpengaruh pada kesehatan. Untuk produk-produk farmasi, presentase orang-orang yang setia membeli produk asli sangat tinggi  Hanya 18 persen konsumen yang secara sadar membeli obat palsu.

Tapi, sektor farmasi memiliki masalahnya sendiri. Obat-obatan palsu seringkali berkedok sebagai barang impor yang sah atau digambarkan sebagai obat generik oleh penjualnya. Jumlah yang mengkhawatirkan dari obat-obatan import dijual di pasar-pasar tradisional dan kios-kios kecil. Karena banyaknya obat yang dijual tanpa resep dokter dan bantuan tenaga professional (seperti apoteker di apotek), konsumen tidak bisa membedakan mana yang asli dan palsu.

Penemuan ini mengatakan kepada kita bahwa pasar barang-barang palsu di Indonesia, Vietnam dan daerah luas lainnya  jauh lebih kompleks daripada pasar di negara maju, di mana pemicu utamanya biasanya adalah harga dan pembelian barang palsu seringkali dilarang. Penanganan masalah ini akan lebih dari hanya sekedar mendidik konsumen tentang kejelekan barang-barang palsu.  

Jawabannya terletak pada penjual dan menghilangkan dorongan untuk menjual barang palsu. Ini sebagian bisa dicapai dengan mengurangi harga jual barang asli, seperti yang dilakukan Microsoft dengan menawarkan diskon besar-besaran untuk produk perangkat lunaknya. Tapi, mengurangi harga saja tidak cukup. Mengurangi harga secara dramatis memiliki sedikit, jika ada, pengaruh terhadap penjualan DVD bajakan.

Cara paling sederhana untuk mencegah orang-orang menjual barang palsu adalah dengan menegakan hukum. Disinilah di mana para pemilik merek berperan. Menjual barang palsu adalah tindakan kriminal. Tapi polisi tidak bisa melakukan sesuatu kecuali jika pemilik merek mengadukannya.  Unit kejahatan khusus Polisi Jakarta menjelajahi kota mencari barang-barang palsu, tapi seringkali tidak mampu meyakinkan pemilik merek untuk melakukan penuntutan. Penjual tersebut kemudian dibebaskan dan terus menjual barang palsu, disemangati oleh pemilik merek yang tidak berani mengambil tindakan.

Ini berujung pada siklus di mana konsumen, penjual, dan pemilik merek semuanya memiliki peran. Tidak ada yang akan berubah kecuali kita memutus siklusnya. Titik awalnya haruslah dari para pemilik merek.

Loading mentions Retweet
Filed under  //   jakarta globe  

Comments [2]

why do we buy fake products?

The following is a re-print of my article in today's Jakarta Globe. The original can be found here.

Last month, Nielsen Vietnam released the results of a year-long survey of Vietnamese attitudes to fake goods. The survey, conducted with the assistance of the Italian Trade Commission, revealed that fake goods account for half of all retail sales in Vietnam’s two main cities, Hanoi and Ho Chi Minh. 

These alarming figures reflect the findings of a survey conducted in Indonesia by the University of Indonesia’s Institute for Economics and Social Research (LPEM-UI). The survey showed that consumers are rarely swayed by the desire to own a genuine brand. Only 14 percent consider originality when buying products. 

Why, then, do we purchase counterfeit products? The answer is far more complex than you might expect. 

The availability of the genuine product is often a key driver, as evidenced by Indonesia’s burgeoning market for pirated DVDs. The majority of pirated movies offered for sale in our shopping malls aren’t legally available in Indonesia. The result? Over 95 percent of movies sold on DVD are pirated copies. 

Of course, price is often another important factor. Sticking with the DVD example, of those movies that are legally available, the price of the original is often at least 10 times the price of the copy. 

But price isn’t always as influential as you might think. The willingness of consumers to buy counterfeit goods also varies according to the type of product. 

It was thought that Indonesia’s large, low-income population played a role in the huge number of counterfeit goods in the country. However, the findings of LPEM-UI’s survey contradict that theory. Income sometimes plays a role, but not as much as you might think. Middle-class consumers are only slightly more inclined to buy originals than those earning less than Rp 1 million ($106) a month — 18 percent to 15 percent. 

Disposable income plays a much bigger role when it comes to clothing, where the preference for original products rises with income. 

Not surprisingly, consumers are much more reluctant to buy counterfeit versions of products that directly affect their health. For pharmaceutical products, the percentage of people loyal to original goods is very high. Only 18 percent of consumers will knowingly buy fake drugs. This is fairly consistent across all income brackets. 

These findings tell us the market for counterfeit products is far more complex in Indonesia, Vietnam and the region than in developed countries, where the primary driver is usually price and the purchase of fake goods is often frowned upon. Therefore, tackling this problem is going to take more than educating consumers about the “evils” of fake goods. 

The answer lies with vendors and removing the impetus for selling fakes instead of originals. This can partly be achieved by reducing the price of the genuine item. But reducing prices alone is not enough. The single, simplest way to discourage sales of fake goods is to enforce the law. 

This is where brand owners come in. Selling counterfeit goods is a criminal offense, but the police can’t do anything unless the brand owner complains. 

The special crimes units of the Jakarta Police scour the city looking for fake goods, but are often unable to convince brand owners to file a complaint. The vendor is therefore free to continue selling fakes, emboldened by the brand owner’s inaction. 

What we end up with is a cycle in which consumers, vendors and brand owners all have their role to play. Nothing will change until we break the cycle.

The photo is taken from here.
Loading mentions Retweet
Filed under  //   jakarta globe  

Comments [3]

warna dan merek

Ini artikel dari The Jakarta Globe. Penulis Brett McGuire. Penerjemah Zata Ligouw

Setelah 10 tahun berjuang, sekarang Cadbury memiliki warna ungu di Australia.

 Bulan lalu, Cadbury menyelesaikan perseteruannya yang berlarut-larut dengan Darrell Lea, pengecer permen Australia. Perseteruan tersebut dipicu saat Cadbury mendaftarkan warna ungu sebagai merek. Kantor Merek Australia mendaftarkannya pada tahun 2003, memberikan produsen coklat tersebut hak ekslusif untuk menggunakan warna ungu dalam kemasan cokelatnya. 

Merek sudah di tangan, Cadbury kemudian meluncurkan serangan pada kompetitornya yaitu Darrell Lea agar menghentikan penggunaan warna yang sama untuk toko-tokonya, kemasan, serta seragam para pekerjanya.  Darrell Lea, yang sudah menjual cokelat sejak tahun 1927, mulai menggunakan warna ungu pada tahun 2002. Cadbury membawa lawannya ke pengadilan, menyatakan bahwa konsumen bisa saja bingung dan berpikir bahwa Darrell Lea atau produk-produknya memiliki hubungan dengan Cadbury. 

Sesudah enam tahun, dua saingan ini akhirnya menyelesaikan masalahnya di luar sidang. Di bawah perjanjian, Cadbury tetap mendapatkan mereknya, tapi mengijinkan Darrell Lea untuk menggunakan warna ungu yang sedikit berbeda di tok0-tokonya.  

Merek warna sama dengan merek kata dan merek bentuk tradisional. Untuk mendaftarkan sebuah merek, pemilik merek harus meyakinkan kantor merek bahwa mereknya bersifat khas. 

Dengan kata lain, apakah merek tersebut menciptakan hubungan antara konsumen dan produknya, sebagai ciri khas antara merek tersebut dengan merek sejenis lainnya? Bisakah konsumen hanya mengandalkan merek saja untuk mengetahui siapa produsennya? Ini biasanya akan cukup jelas dengan adanya nama merek atau simbol-simbol. 

Merek warna memang sedikit rumit. Seorang pemegang merek hanya boleh mendaftarkan sebuah warna sebagai merek jika konsumen mengidentifikasi warna tersebut dengan mereknya.  

Untuk mendaftarkan warna ungu, Cadbury harus meyakinkan kantor merek Australia bahwa konsumen mengenali cokelat dalam kemasan berwarna ungu sebagai cokelat  Cadbury. Untuk mendukung kasus ini, Cadbury mengadakan tes pasar. Konsumen diminta untuk menjawab, merek cokelat apa yang mereka asosiasikan dengan ungu.  Cadbury adalah jawabannya. 

Hal ini tidak mengejutkan, mengingat Cadbury sudah menggunakan warna yang sama sejak tahun 1920 dan menyumbang 70 persen penjualan cokelat di Australia.

Setelah terdaftar, pemilik merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan warna tersebut untuk barang dan jasa yang tertera dalam sertifikat merek. Merek warna dapat berguna untuk menghentikan peniru, produk yang menyerupai dengan menggunakan kemasan yang mirip. Hal ini juga berguna menekan kompetisi. 

Mengkhawatirkan bahwa merek warna akan memberikan pemilik merek monopoli yang terlalu besar di pasar, kantor merek Australia sekarang membuat pendaftaran warna lebih sulit daripada sebelumnya. Ini adalah kepedulian yang tulus. 

Selain Darrell Lea, Nestle juga harus berpikir kembali mengenai kemasan cokelatnya yang terkenal, Violet Crumble, yang juga memiliki warna ungu. Pertama kali dibuat pada tahun 1913, Violet Crumble ada sebelum Cadbury. 

Telah terjadi peningkatan trend di seluruh dunia di mana para pemilik merek mencoba dan mendaftarkan warna sebagai merek. Warna bisa menjadi bagian yang sangat penting dari sebuah merek, terutama pada barang-barang konsumen yang bergerak sangat cepat. Mungkin itulah satu alasan mengapa konsumen akan mengambil produk Anda bukan produk pesaing Anda. 

Di Indonesia, pemilik sebuah merek dapat mendaftarkan kombinasi warna sebagai merek, tapi tidak boleh jika hanya satu warna. Namun jarang pemilik merek yang mendaftarkan merek warna. Merek bentuk, seperti cokelat Toblerone dan botol Coca-Cola jauh lebih umum. Hal ini sebagian karena merek lokal cenderung  kurang mengandalkan warna untuk mengidentifikasi mereknya.  

Tapi keterbatasan utama adalah hukum itu sendiri. UU Merek menyatakan bahwa sebuah merek hanya dapat didaftarkan jika berfungsi sebagai tanda.  Konsumen mungkin mengasosiasikan warna dengan merek tertentu, tapi sangat sedikit warna yang berfungsi sebagai tanda. Merek-merek yang telah berhasil mendaftarkan merek warna termasuk Bank Standard Chartered Bank dan pasta gigi Sensodyne. 

Pesan untuk para pemilik merek adalah agar menghindari penggunaan warna sebagai alat utama pembeda produk-produk Anda. Warna sangat penting tapi seringkali sulit dipertahankan. 
Loading mentions Retweet
Filed under  //   jakarta globe  

Comments [0]

is youtube the answer to our IP woes?

The following is a reprint of this week's The Jakarta Globe column. You can find the original here.

Last week, the UK government announced a new law that, if passed, would force Internet service providers to provide information about suspected copyright infringers and cut off their Internet connections without trial.

The UK is one of a number of countries adopting a hard-line approach to online piracy. Over 30 countries are currently negotiating the Anti-Counterfeiting Trade Agreement, which contains provisions similar to those found in the UK's bill. It is only a matter of time before developing countries such as Indonesia are pressured into adopting similar laws.

Will these new tough laws make any difference? Probably not. Evidence shows that taking a hard-line approach to piracy does not work.

The Recording Industry Association of America's six-year campaign to stop online sharing of music earned the organization a reputation for being heavy-handed. It drew public scorn for targeting university students and single mothers. The association ended its campaign in December 2008. Despite having sued more than 30,000 people, the campaign did little to stop piracy.

The explosion of new technology and the proliferation of content-sharing platforms such as YouTube and peer-to-peer networks are creating new problems for copyright owners. Facebook and YouTube are making copyright pirates out of millions of Internet users.

Shepard Fairey's famous "Hope" poster became symbolic of the 2008 Obama campaign, and then the subject of a heated copyright debate. Fairey created the poster by taking a digital copy of an Associated Press photo and changing the lighting and coloring. AP claimed that Fairey infringed its copyright by using the photo without its permission. Fairey argued that he only used the photograph as a visual reference.

These are complex legal issues. Copyright is difficult to understand at the best of times. Creating tough new laws will do little if no one understands what they can and cannot do to start with.

The solution to this problem may originate with YouTube itself.

The video-sharing site has long been criticized for failing to take adequate measures to prevent copyright-protected videos from being posted. Despite posting copyright warnings, the site allows many unauthorized clips from TV and cinema to be posted. YouTube does not view videos before they are posted. It is left to copyright holders to issue a take-down notice if they find their videos on YouTube.

In 2008, YouTube turned the copyright world on its head by launching its partner program, which provides copyright owners with a means of earning revenue from content illegally posted on YouTube. Instead of removing the content, copyright owners can choose to earn revenue from ads shown when the video is played.

The program has been an enormous success. Last year, YouTube revealed that 90 percent of take-down notices resulted in the copyright owner choosing the revenue option.

This year, YouTube expanded the program so that normal moms and dads can reap the financial rewards when that three-minute video of their break-dancing toddler goes viral. YouTube is quietly solving its copyright piracy problems by providing a solution, namely a revenue model.

As the program grows and proves successful, it could serve as a useful model for turning a problem like piracy on its head.

Loading mentions Retweet
Filed under  //   copyright   jakarta globe   piracy   youtube  

Comments [5]

is the jakarta globe trying to make us nicer people?

'My Jakarta' is my favourite part of The Jakarta Globe. Apparently, I'm not the only one who loves it. It is regularly in the top 10 read articles on the Globe's website -- almost daily, I think.

Reading this column has changed how I look at the world, particularly other people. Knowledge of how little money people make and how hard they work is powerful stuff.

There are a lot of people in Indonesia working very hard just to get by. Maybe -- just maybe -- if everyone understood this, we would start being nicer to each other. Maybe that's the Globe's mission.

Check out the smile on pak Yusup's face? He's doing what he loves. It's almost enough to make me want to take up tennis!

Loading mentions Retweet
Filed under  //   jakarta   jakarta globe  

Comments [0]

kejahatan tanpa korban’ mewarnai perdebatan HAKI

Ini terjemahan dari artikel The Jakarta Globe. Artikel yang asli di sini. Penulis Brett McGuire. Penerjemah Zata Ligouw

Perkembangan jaringan sosial yang sangat cepat seperti Facebook dan Twitter menyebabkan beberapa perusahaan kembali berpikir mengenai melindungi hak kekayaan intelektual mereka.

Bulan lalu, blog Boing Boing yang terkenal memposting artikel tentang iklan skinny jeans terbaru dari Ralph Lauren. “Kepalanya lebih besar dari pinggulnya,” komentar Xeni Jarvis, kontributor situs tersebut. Postingan itu juga menampilkan reproduksi dari iklan yang dimaksud.

Rumah mode Ralph Lauren merespon hal tersebut dan berusaha mengatasi kritikan itu. Mereka munuduh Boing Boing telah melanggar hak cipta dengan memposting iklan mereka, dan mengancam akan menuntut Boing Boing kecuali pihak Boing Boing menarik kembali postingan tersebut.

Para pengacara blog tersebut menjawab bahwa klien mereka berhak memasukan iklan itu ke dalam situsnya. Di Amerika Serikat, sebuah gambar dapat direproduksi untuk tujuan kritik, komentar atau laporan berita yang masih dalam norma-norma yang berlaku.

Co-editor Boing Boing, Cory Doctorow, bahkan melangkah lebih jauh dengan mempublikasikan surat permintaan dari Ralph Lauren kepada pembaca blog-nya. “UU Hak Cipta tidak memberikan hak pada Anda untuk mengancam orang yang mengkritik Anda,” tulisnya.

Sengketa ini dengan cepat menyebar ke media karena para pembaca blog Boing Boing memposting link artikel ini lewat Twitter dan Facebook. Untuk menghindari reputasi yang lebih buruk, Ralph Lauren segera meminta maaf kepada publik.

Taktik mengancam seperti ini tidak punya tempat di dunia yang sudah serba terhubung ini. Bahkan usaha yang sah untuk melindungi hak kekayaan intelektual Anda bisa tiba-tiba berubah menjadi David melawan Goliath. Lagipula, pelanggaran hak cipta merupakan kejahatan tanpa korban, kan?

Potret pelanggaran hak cipta sebagai orang kecil adalah salah satu alasan mengapa Motion Picture Association of America (MPAA)  menelantarkan program pemberantasan DVD bajakannya di Indonesia.

Meskipun bukti-bukti menunjukan bagaimana DVD bajakan juga mendukung terjadinya kejahatan yang terorganisir, perdagangan manusia dan terorisme, MPAA merasa bahwa tidak mungkin membujuk polisi untuk mengambil tindakan terhadap para pengecer. Kelambanan ini memperkuat persepsi bahwa DVD bajakan adalah kejahatan tanpa korban. Industri ini sudah berkembang dan  sekarang Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka pembajakan film tertinggi di dunia.  

Belajar dari pengalaman ini, industri farmasi memutuskan untuk melibatkan masyarakat dalam kampanyenya sebagai langkah pertama menanggulangi obat-obatan palsu. Diperkirakan ada sekitar 10 sampai 20 persen obat palsu dijual di Indonesia.

Meskipun jelas sekali risiko yang ditimbulkan oleh obat-obatan palsu, survei menunjukan bahwa banyak orang akan dengan senang hati memilih obat palsu daripada obat asli yang jauh lebih mahal. Obat-obatan palsu seperti itu dapat dengan mudah ditemukan di Jakarta, terutama di pasar Pramuka, Grogol dan Rawa Bening.

Untuk mengatasi masalah ini, International Pharmaceutical Manufacturers Group meluncurkan STOP! (Hindari Obat Palsu), sebuah program nasional untuk mendapatkan dukungan masyarakat atas rencana mereka untuk mengambil tindakan kepada para pembuat obat palsu.  

Tim nasional HAKI juga melakukan pendekatan yang sama terhadap para pengecer piranti lunak. Minggu lalu, sebagai langkah pertama tim nasional untuk menanggulangi pembajakan, Ansori Sinungan, direktur kerjasama, mengunjungi pusat perbelanjaan di Jakarta dan Bandung untuk menjelaskan kepada para pengecer bahwa pembajakan piranti lunak adalah masalah besar.

Apakah hal di atas menegaskan tentang pelanggaran HAKI sebagai kejahatan tanpa korban, atau mengantisipasi reaksi masyarakat saat Anda mengambil tindakan untuk melindungi HAKI Anda, public relations adalah yang terpenting.

Brett McGuire adalah konsultan Rouse. Situsnya HAKItree.com/brettmcguire.

 

Loading mentions Retweet
Filed under  //   jakarta globe  

Comments [1]

apple dan droid: mengubah ide menjadi HKI

This is the translation of an article printed in Jakarta Globe on Wednesday. The article can be found here. A slightly longer version of the article (with pictures) can be found here. I can't take credit for the translation. Zata Ligouw is responsible for this mighty feat.

Pada tahun 1270, Albertus Magnus, seorang tabib, astrolog, dan ahli seni hitam yang berasal dari Jerman, menciptakan robot berbentuk laki-laki.  Dengan menggunakan pegas, tuas, dan roda, penemuannya diceritakan bisa bergerak dan berbicara. Dia menamakannya android.  Saat ia menunjukan android itu kepada muridnya, Thomas Aquinas, Aquinas sangat ketakutan dan langsung menghancurkan robot tersebut serta menyebutnya sebagai  “alat Setan dan penghinaan terhadap Tuhan”. 
Istilah android tidak digunakan lagi sampai pada tahun 1860an, ketika muncul paten Amerika berkenaan dengan miniatur robot-robotan berbentuk manusia. Kemudian pada tahun 1977, sutradara film George Lucas memperkenalkan “Star Wars” droid C3PO dan R2D2 kepada dunia. 

30 tahun kemudian perusahaan milik sutradara tersebut, Lucasfilm, menuai hasil dari pemikirannya yang mendahului jaman. Sebelum “Star Wars” dirilis, Lucasfilm telah mendaftarkan banyak mereknya, termasuk kata yang baru diciptakan: droid. Saat ini, merek tersebut terdaftar untuk begitu banyak barang, mulai dari mainan sampai ponsel, perangkat lunak komputer, MP3 player, laptop, PDA, kamera digital dan permainan konsol genggam seperti PSP dari Sony. 

Ketika Motorola mengumumkan peluncuran ponsel terbarunya,  the Droid, media langsung membuat asosiasi. “Inilah droid yang Anda cari”, tulis sebuah resensi, mengacu pada salah satu adegan dalam “Star Wars.” 

Itulah kenapa Lucasfilm mau menempuh proses yang cukup panjang untuk melindungi kata penemuan George Lucas tersebut, karena mereka tahu bahwa konsumen akan menghubungkannya dengan “Star Wars” jika ada orang lain menggunakan kata “droid,” meskipun kata itu dipakai untuk sesuatu yang sangat berbeda, sebuah ponsel misalnya. 
Motorola mengetahui hal tersebut. Jelas sekali sistem operasi teleponnya, Google Android, adalah alasan mengapa Motorola menamakan ponselnya Droid. 

Hal ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kesepakatan antara  Lucasfilm dan Motorola. Dengan mendaftarkan mereknya, si pemilik merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut. Motorola tidak bisa menggunakan kata  droid tanpa disetujui oleh Lucasfilm karena Lucasfilm memiliki pendaftaran merek yang juga meliputi ponsel. Dan itulah yang dilakukan oleh Motorola: meminta lisensi merek kepada Lucasfilm. 

Saat bicara tentang membela mereknya, tidak ada yang lebih agresif daripada Apple. Raksasa teknologi ini telah melakukan langkah hukum untuk mencegah supermarket ritel Australia, Woolworths, menggunakan logo baru mereka yang dianggap terlalu mirip dengan logo merek Apple yang terkenal. 

Apple harus meyakinkan kantor hak kekayaan intelektual Australia, IP Australia, bahwa logo  Woolworths memiliki persamaan pada pokoknya dengan logo Apple sehingga tidak boleh didaftarkan sebagai merek.  Meskipun demikian,  Woolworths telah meminta IP Australia untuk mendaftarkan logo tersebut lebih dari sekedar  layanan ritel, tapi juga bisnis utamanya. Woolworths akan memakai logo tersebut untuk barang-barang elektronik yang biasa ditemukan di supermarket, termasuk MP3 Player dan ponsel. 

Apple khawatir hal di atas akan membingungkan konsumen. Meskipun rasanya tidak mungkin konsumen pada umumnya akan bingung antara Woolworths dan Apple karena yang satu adalah supermarket sedangkan yang satunya lagi menjual komputer, ponsel, dan MP3 Player. 

Apple juga kini membuka ritel di Australia dengan toko-toko yang tersebar di Sydney, Melbourne dan Gold Coast.

Mudah dimengerti mengapa Apple melakukan semua ini yaitu untuk mengantisipasi hal-hal yang tak terduga.

Penting sekali untuk memikirkan tentang potensi komersil atas hak kekayaan intelektual Anda, meskipun potensi itu mungkin tidak akan selalu langsung terlihat. Sedikit kecerdasan komersil akan mengubah ide menjadi keunggulan yang kompetitif. Mengelola aset-aset kekayaan intelektual dengan efektif akan membantu perusahaan menjaga keunggulan kompetitifnya. 

Itulah dua contoh bagaimana ide-ide yang sederhana bisa menjadi keunggulan komersil yang besar. Setiap orang bisa mempunyai ide. Pastikan bahwa orang lain tidak memiliki ide Anda. 
Loading mentions Retweet
Filed under  //   jakarta globe   trademark  

Comments [0]

apples and droids: turning ideas into IP

The following is a slightly longer version of the my article printed in The Jakarta Globe today (here). A bahasa Indonesia version will be posted later today with the help of Zata.

In the year 1270, Albertus Magnus, a German physician, astrologer and a master of the black arts, created a living automaton in the figure of a man. Using springs, levers and cogs, his invention was said to move and speak. He called it “android”. It is said that when he showed his “android” to his student, Thomas Aquinas, Thomas was so frightened that he smashed it to pieces and denounced it as "a tool of satan and a blasphemy to God".

The term was not used again until the 1860s, when it began to appear in US patents about miniature human-like toy automatons. Then in 1977, film director George Lucas introduced the world to the Star Wars “droids” C3PO and R2D2.

Jump forward 30 years and Lucasfilm is reaping the rewards of a bit of quick thinking. Before Star Wars was released, Lucasfilm registered a slew of trademarks, including the newly coined word “droid”. Today it is registered for everything from toys and games to mobile phones, computer software, MP3 players, laptops, PDAs, digital cameras and hand-held units like Sony’s PSP.

When Motorola announced the launch of its new mobile phone, the Droid, the press was quick to pick up on the association. “This is the droid you’re looking for”, quipped one reviewer, alluding to a scene in the Star Wars movie.

This is exactly why Lucasfilm went to such lengths to protect the word invented by George Lucas. They knew that consumers would make a connection to Star Wars if anyone else used the word “droid” --- even if used on something completely different, like a mobile phone.

Motorola knows it too. It is obvious that the phone’s operating system, Google Android, is the reason Motorola named its phone “Droid”. But Motorola’s advertising has a distinctively science fiction theme with images that remind you of the Terminator movies.

This would not have been possible without Lucasfilm and Motorola reaching some sort of agreement. Registering a trademark gives the owner the exclusive right to use the trademark. Motorola could not use the word “droid” without Lucasfilm’s consent because Lucasfilm has a trademark registration that covers “mobile phones”.  That’s exactly what Motorola did: it asked Lucasfilm to give it a trademark licence.

When it comes to defending its trademarks there is no-one feistier than Apple. The technology giant has launched a legal challenge to prevent Australian supermarket retailer Woolworths from registering and using its new logo, arguing it is too similar to its famous Apple trademark.

Woolworths insists that its logo is a stylised ''W'' in the shape of a piece of fruit. Apple thinks it’s an apple.

Apple will have to convince the Australian intellectual property office, IP Australia, that Woolworths logo is similar in principle to its own logo and therefore should not be registered as a trademark. This is no easy feat when it comes to logos. Apart from physical similarities and differences of the two logos, IP Australia also has to consider whether consumers will be confused by Woolworths logo.

The risk of consumer confusion is exactly why Apple is so concerned. It is unlikely that your average consumer is going to confuse Woolworths and Apple. One is a supermarket, the other sells computers, phones and MP3 players.

However, Woolworths has asked IP Australia to register the logo for much more than retail services, its core business. It wants to register the logo for use on a wide range of electrical goods that are typically found in Woolworths supermarkets, including MP3 players and mobile phones.

To complicate things, Apple now has a retail presence in Australia, with stores in Sydney, Melbourne and on the Gold Coast.

It’s easy to understand why Apple is concerned. It is anticipating the unexpected.

It is always worthwhile considering the commercial potential of your intellectual property—even though the potential may not be immediately obvious.

Intellectual property is often the edge which sets successful companies apart. A bit of commercial intelligence can turn an idea into a competitive advantage. Effectively managing intellectual property assets can help maintain a business’ competitive advantage.

These are two examples of how simple ideas can become major commercial issues. Anyone can have an idea. Make sure someone else doesn’t have yours.

Loading mentions Retweet
Filed under  //   android   apple   google   ip australia   jakarta globe   motorola   trademark   woolworths  

Comments [3]

twitter puts in me the top 10?

Thanks to some shameless self-promotion on my part and awesome support from you guys on Twitter, my first article in the Jakarta Globe has made it into the top 10 most read articles! Thanks everyone!

Loading mentions Retweet
Filed under  //   jakarta globe   twitter  

Comments [2]

copyright, culture are not the same thing

The following is a reprint of an article appearing in today's Jakarta Globe. The original can be found here. My column, Intellectual Property, appears weekly in the business section of the Globe. A bahasa Indonesia version of this article will be posted later today.

Protests by legislators and ministers over the so-called theft of Indonesian culture have highlighted just how little the government knows about intellectual property. Should we be concerned? Yes. There are serious implications for the country’s economic future.

The new Film Law led to a wave of criticism. Much of it focused on government interference in the industry through censorship and new licensing requirements. An issue that did not receive much, if any, attention is the way the Film Law undermines copyright principles.

The law gives the Ministry of Culture and Tourism the responsibility of ensuring that no two film scripts are alike. Before issuing a film license, the minister must make sure that the script is not similar to any already approved.

While this might seem like a good idea, the similarity of film scripts is a copyright issue. Film scripts fall into the category of “artistic works” that are protected by the Copyright Law. One of the basic principles of copyright is that you don’t need to register your artistic work to get copyright protection. Artistic works, such as film scripts, are automatically protected from the date they are created.

The Film Law changes this by protecting scripts according to when they are sent to the minister for approval. Did the law’s drafters intend to create a special set of copyright rules for the film industry? Not likely. More probably they did not realize that this is a copyright issue.

State-owned recording company Lokananta also doesn’t seem to understand how copyright works. In August, Lokananta threatened to take Malaysia to the International Court of Justice over the song “Terang Bulan.” According to Lokananta, Malaysia’s national anthem infringes on Indonesian intellectual property rights because it is 80 percent similar to “Terang Bulan,” which Lokananta recorded in 1956. Malaysia adopted “Negaraku” as its national anthem in 1957.

Let’s leave aside the question of why Lokananta waited 52 years to complain about this. The problem is that Lokananta does not own the rights to the song. The song is said to date back to 19th century France and was popular in both Malaysia and Indonesia in the 1920s and 1930s, long before President Sukarno ordered Lokananta to record it.

With songs, there is often more than one copyright owner. Different people can own separate copyrights to the lyrics, the musical arrangement and the recording. Lokananta didn’t write the song — that much is clear. At best, it is the owner of the copyright to the recording made in 1956 — which would have expired in 2006.

These misunderstandings at the governmental level reflect a general indifference in the broader business community to intellectual property issues.

Over the past decade, the number of new trademark filings at the Directorate General of Intellectual Property Rights has grown at only 4 percent a year. New patent filings have also remained static, with no real increase in the number of new patent applications filed at the Patent Office since 2001. Compare this with China, which has seen annual growth of 25 percent in new patent filings year-on-year. Of equal concern is that nearly half of all trademark and patent filings are by foreign companies.

Intellectual property cases only make up a very small fraction of civil and criminal cases handled by the courts. The Commercial Court handles fewer than 50 such cases a year, with most being trademark disputes. There are remarkably few criminal cases handled by the district courts. This is surprising given the extent of copyright infringement that exists in the nation’s malls.

It’s not surprising that our ministers and legislators have little understanding or concern about intellectual property when it is such a low priority for the wider community.

Should we be worried? Yes. Even a basic understanding of intellectual property can provide you with a significant advantage. International surveys regularly show that nearly two-thirds of a company’s assets are related to intellectual property. Yet very few businesses even understand how trademarks work. There cannot be real economic growth in Indonesia until we change how we think about intellectual property.

Loading mentions Retweet
Filed under  //   copyright   jakarta globe  

Comments [2]

About

A hyper-opinionated bule with a deep fondness for Indonesia. Mildly outraged but mostly harmless.

HAKItree
HAKItree blog